Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Serahkan Surat ke MPR

Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Serahkan Surat ke MPR

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Gibran tiba di lokasi pukul 11.16 WIB dan meninggalkan Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.36 WIB.

Surat pengunduran diri tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan MPR lainnya. Selain kepada MPR, Gibran juga menyatakan bahwa surat serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Langkah politik mengejutkan ini diambil di tengah dinamika politik yang tinggi serta proses hukum yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan atau ijazah. Polemik ini melibatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), serta menguatnya usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, dalam keterangannya yang dikutip dari Suara.com dan Okezone, menilai bahwa putusan MK yang menyatakan tidak ditemukannya bukti dokumen pendidikan luar negeri setara SMA merupakan dasar yang kuat secara etika bagi Gibran untuk mundur secara sukarela. Menurut Refly, memilih mundur secara kesatria merupakan langkah yang jauh lebih terhormat daripada harus menghadapi proses pemakzulan (impeachment) formal melalui mekanisme berjenjang di DPR, MK, dan MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pengunduran diri ini menandai babak baru dalam konstelasi politik nasional, mengingat posisi Wakil Presiden kini mengalami kekosongan di tengah masa pemerintahan yang sedang berjalan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Kepresidenan dan pimpinan MPR masih akan membahas langkah konstitusional selanjutnya untuk menyikapi surat pengunduran diri tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026