Luhut Binsar Pandjaitan Pasang Badan untuk Ijazah dan Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka

Luhut Binsar Pandjaitan Pasang Badan untuk Ijazah dan  Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA — Politikus senior Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan agar dorongan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memicu krisis konstitusi yang berkepanjangan. Pernyataan tersebut disampaikan Luhut di tengah memanasnya polemik keabsahan dokumen pendidikan yang turut menyeret lembaga peradilan tinggi negara.

Dalam siniar (podcast) Akbar Faizal yang mulai disorot publik secara luas sejak Selasa (10/11) hingga Rabu (11/11), Luhut secara terbuka pasang badan membela Gibran. Ia meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran memiliki dokumen pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sah dan telah melalui proses verifikasi administratif di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai perbandingan, Luhut menyebut jalur pendidikan serupa pernah ditempuh oleh kerabatnya sebelum melanjutkan studi magister di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kendati demikian, gelombang tekanan politik di Senayan dan diskursus hukum berjalan dinamis menyusul rentetan putusan lembaga peradilan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026 menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Namun, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, MK mencatat bahwa majelis tidak menemukan bukti dokumen atau ijazah setara SMA yang meyakinkan dari Gibran.

Situasi hukum kian kompleks setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026 dan dirilis pada November 2026. Dalam putusan kasasi tersebut, MA mengabulkan permohonan yang diajukan oleh H.M. Subhan. MA membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran yang sebelumnya diterbitkan oleh instansi Kementerian Pendidikan.

Menanggapi dinamika tersebut, Luhut menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan menghindari sikap saling menjatuhkan yang berpotensi memperkeruh situasi politik nasional. Hingga kini, perdebatan antara legalitas administratif, putusan yudisial, dan dampaknya terhadap kelangsungan pemerintahan masih menjadi sorotan utama para pengamat serta elite politik di tanah air.

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026