Eks Kapolsek Dompu Dipecat Usai Hamili Tahanan Wanita di Ruang Reskrim
MATARAM — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani. Pemecatan ini dilakukan setelah ia terbukti melakukan pelanggaran berat berupa persetubuhan berulang kali terhadap seorang tahanan perempuan berinisial DR yang terjerat kasus narkoba.
Keputusan tegas tersebut dikeluarkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) di Bidpropam Polda NTB pada Senin, 9 November 2026. Tidak hanya Ipda Sarbani, dua anggota kepolisian lainnya yakni Aiptu T dan Brigadir INAW turut dipecat dengan tidak hormat karena terbukti terlibat dalam persekongkolan, membiarkan pelanggaran, serta ikut mengonsumsi minuman keras di lingkungan markas kepolisian.
Kronologi dan Modus Operandi di Mapolsek
Berdasarkan hasil investigasi dan sidang etik, peristiwa tercela tersebut terjadi dalam rentang waktu Juli hingga Agustus 2026 di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Aksi bejat tersebut diawali dengan kegiatan mengonsumsi minuman keras bersama di lingkungan kantor kepolisian yang seharusnya menjadi tempat penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, Ipda Sarbani memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan polsek untuk menyetubuhi DR, seorang tahanan perempuan berstatus istri orang yang sedang ditahan atas kasus narkoba, secara berulang kali. Akibat perbuatan tersebut, korban DR diketahui hamil. Kasus ini semakin mencuat setelah terungkap adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan guna menutupi kehamilan hasil hubungan gelap di dalam sel tahanan tersebut.
Proses Hukum Pidana Berjalan
Kabid Humas Polda NTB menyatakan bahwa institusi kepolisian tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang mencoreng nama baik korps dan mengkhianati kepercayaan masyarakat. Sanksi PTDH dijatuhkan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas internal.
Kendati sanksi etik telah dijatuhkan melalui putusan KKEP pada awal November 2026, kasus ini tidak berhenti pada pemecatan administratif semata. Saat ini, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberdayaan Perempuan dan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTB telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan pidana. Para pelaku kini harus menghadapi proses hukum lanjutan di muka pengadilan umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan.
Baca Juga






