Sidang 11 November 2026 Roy Suryo: Kubu Eks Menpora Pertanyakan Keaslian Ijazah Jokowi dan Minta Uji Ulang

 

Sidang Lanjutan Roy Suryo: Kubu Eks Menpora Pertanyakan Keaslian Ijazah Jokowi dan Minta Uji Ulang

JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Roy Suryo pada Rabu, 11 November 2026. Persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut diwarnai sejumlah dinamika, mulai dari penundaan sementara hingga pengajuan permohonan resmi uji ulang dokumen fisik ijazah oleh tim kuasa hukum terdakwa.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Roy Suryo bersama tim penasihat hukumnya, termasuk Refly Harun, telah tiba di ruang sidang sejak pukul 08.45 WIB. Sidang yang semula dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB sempat mengalami penundaan sementara hingga pukul 10.30–11.00 WIB. Penundaan ini terjadi karena salah satu anggota panel majelis hakim harus mengikuti ujian substansi di Mahkamah Agung.

Permohonan Resmi Uji Ulang dan Tembusan Lembaga Negara

Puncak dinamika persidangan terjadi menjelang penutupan sidang. Tim kuasa hukum Roy Suryo yang dipimpin oleh Refly Harun menyerahkan surat permohonan resmi kepada majelis hakim agar dilakukan pemeriksaan serta pengujian ulang terhadap ijazah fisik Joko Widodo yang dihadirkan sebagai barang bukti.

Kubu Roy Suryo meminta agar dokumen tersebut diuji secara komprehensif dengan menggunakan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada November 1985.

Tidak hanya berhenti di meja hijau, langkah hukum ini turut dikawal secara transparan. Tim penasihat hukum mengirimkan tembusan surat permohonan uji ulang tersebut ke sejumlah lembaga negara dan pejabat tinggi, antara lain:

• Presiden Prabowo Subianto

• Ketua Mahkamah Agung

• Ketua Komisi Yudisial

• Jaksa Agung

• Ketua Ombudsman Republik Indonesia

• Ketua Komisi III DPR RI

Majelis hakim diketahui telah menerima surat permohonan tersebut secara resmi tanpa memberikan tanggapan langsung di tempat, sebelum akhirnya menutup sidang dan menjadwalkan kelanjutannya pada pekan depan.

Keraguan Kesaksian Ajudan dan Kecurigaan Dokumen Fisik

Sebelumnya, dalam agenda pemeriksaan saksi, kubu Roy Suryo melayangkan sejumlah catatan kritis terhadap jalannya persidangan. Salah satu sorotan utama diarahkan pada kesaksian ajudan Joko Widodo, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah.

Tim kuasa hukum Roy Suryo menilai keterangan saksi tersebut tidak kompeten dan banyak mengandung inkonsistensi dibandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam sesi tanya jawab, kuasa hukum bahkan mencecar saksi seputar detail penampakan fisik Joko Widodo sejak mulai bertugas pada tahun 2016, seperti apakah ia pernah melihat sang mantan presiden mengenakan kacamata minus atau berkumis.

Selain kesaksian ajudan, kubu terdakwa juga menaruh kecurigaan besar terhadap dokumen fisik ijazah analog yang menjadi barang bukti. Mereka menduga dokumen tersebut merupakan dokumen baru yang sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian di muka hukum.

Roy Suryo secara pribadi tetap bersikukuh bahwa pasfoto yang tertera pada ijazah tersebut bukanlah foto Joko Widodo. Ia mengklaim hasil analisis perangkat lunak pengenal wajah menunjukkan tingkat kemiripan visual sebesar 83 persen dengan foto seorang sepupu jauh Joko Widodo, yakni Dumatno Budi Utomo.

Persidangan perkara ini dipastikan masih akan terus bergulir pada pekan depan guna mendengarkan tanggapan maupun kelanjutan agenda pembuktian dari para pihak yang bersengketa.

Eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

 

Eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

JAKARTA — Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan pemecatan tersebut diputus dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.

Sidang etik menyimpulkan bahwa Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Menanggapi putusan PTDH tersebut, Ahrie Sonta langsung menyatakan sikap dan mengajukan banding. Proses banding ini nantinya akan ditangani oleh komisi banding yang dibentuk khusus oleh Kapolri sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan internal kepolisian.

Dalam persidangan etik tersebut, majelis hakim KKEP menyatakan bahwa perbuatan teradu melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketentuan tersebut juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Selain sanksi administratif berupa pemecatan dari korps Bhayangkara, proses hukum terhadap Ahrie Sonta juga merambah ranah pidana. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan pidana terkait kasus yang sama. Dalam proses hukum pidana ini, ia dijerat bersama sejumlah mantan pejabat tinggi Polri lainnya yang turut diduga terlibat dalam jaringan penyadapan dan peretasan data elektronik tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik mengingat posisi strategis yang pernah diduduki oleh Ahrie Sonta di tubuh Polri serta tingkat krusial dari obyek perkara yang melibatkan kepala negara dan para pejabat tinggi pemerintahan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Divisi Humas Polri masih memantau kelanjutan proses banding serta perkembangan penyidikan pidana lanjutan yang ditangani oleh penyidik gabungan.

8 Fraksi di DPR Resmi Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat, Usulkan Pemakzulan Wapres Gibran

 

8 Fraksi di DPR Resmi Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat, Usulkan Pemakzulan Wapres Gibran

JAKARTA — Dinamika politik nasional memanas setelah sebanyak 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi secara resmi menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dokumen usulan tersebut diserahkan langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026), kepada Pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Langkah politik ini didasari oleh dinamika hukum serta polemik dokumen pendidikan dan syarat legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Pengusul merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan syarat pendaftaran pada Pemilu 2024.

Jumlah dukungan yang terkumpul telah jauh melampaui ketentuan syarat minimal konstitusional, yakni 25 orang anggota DPR. Berdasarkan data dari parlemen, sebanyak 120 legislator penandatangan HMP ini berasal dari delapan fraksi berbeda dengan rincian sebagai berikut:

• Fraksi PKS: 28 orang

• Fraksi NasDem: 19 orang

• Fraksi PKB: 18 orang

• Fraksi Partai Demokrat: 18 orang

• Fraksi PDI Perjuangan (PDIP): 14 orang

• Fraksi Partai Golkar: 11 orang

• Fraksi Partai Gerindra: 11 orang

• Fraksi PAN: 1 orang

Menanggapi penyerahan dokumen tersebut, proses pengusulan HMP ini selanjutnya akan segera dibawa ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Agenda tersebut bertujuan untuk menjadwalkan pembacaan usulan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR terdekat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Polemik Jalur Hukum PTUN

Di tengah bergulirnya proses politik di parlemen, polemik seputar langkah hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memancing perdebatan di kalangan pejabat tinggi negara. Gibran sebelumnya dikabarkan berencana membawa persoalan dokumen pendidikannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, rencana tersebut mendapat tanggapan keras dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa langkah Gibran untuk membawa persoalan dokumen pendidikannya ke PTUN sudah tidak relevan lagi untuk ditempuh saat ini.

Senada dengan Yusril, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah pernyataan Gibran yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankannya untuk menempuh jalur hukum di PTUN terkait polemik ijazah tersebut.

Dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR serta silang pendapat di tingkat eksekutif, situasi politik nasional diprediksi akan terus menghangat dalam beberapa hari ke depan seiring dengan tahapan penentuan jadwal di Rapat Paripurna DPR RI.

DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Gibran, Ditandatangani 50 Anggota

 

DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Gibran, Ditandatangani 50 Anggota

JAKARTA — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menerima dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026. Usulan ini digulirkan oleh puluhan anggota parlemen lintas fraksi menyusul putusan hukum dari Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima laporan dan dokumen usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa lembaga legislatif akan menindaklanjuti pengajuan ini sesuai dengan mekanisme serta konstitusi yang berlaku setelah masa sidang resmi dibuka.

Berdasarkan keterangan anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dokumen usulan HMP tersebut ditandatangani oleh sekitar 50 anggota DPR dari berbagai fraksi, termasuk 12 orang di antaranya berasal dari Fraksi PKS. Penyerahan dokumen itu dilakukan secara langsung kepada meja pimpinan dewan pada siang hari.

Usulan penggunaan HMP ini mengemuka pasca terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan dan menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.

Dari sisi aturan perundang-undangan, mekanisme konstitusional pengajuan HMP telah diatur secara jelas dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Beleid tersebut menyebutkan bahwa Hak Menyatakan Pendapat dapat diproses apabila diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR.

Kendati demikian, jalan panjang masih harus ditempuh sebelum usulan ini disahkan secara paripurna. Jika nantinya usulan tersebut disepakati dalam tahapan di dewan dan berlanjut ke Rapat Paripurna DPR, pengesahannya memerlukan kuorum khusus, yakni kehadiran minimal dua per tiga (2/3) dari total keseluruhan jumlah anggota DPR RI.

Hingga kini, publik dan berbagai kalangan politisi masih menantikan langkah lanjutan dari pimpinan dewan serta dinamika politik antar-fraksi di Senayan dalam menyikapi proses konstitusional terkait polemik status ijazah wakil presiden tersebut.

Gibran Belum Mundur Meski Isu Pengunduran Diri Mengemuka, Pengamat Ingatkan Risiko Pembangkangan Konstitusi

 

Gibran Belum Mundur Meski Isu Pengunduran Diri Mengemuka, Pengamat Ingatkan Risiko Pembangkangan Konstitusi

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Namun, hingga saat ini, Gibran belum secara resmi berhenti dari posisinya dan masih berstatus sebagai Wakil Presiden RI sambil menempuh jalur pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah bertahan di tengah dinamika politik dan hukum ini memicu beragam tanggapan dari para pakar hukum tata negara serta pengamat politik. Sejumlah pihak menilai keputusan tersebut membawa implikasi serius terhadap stabilitas pemerintahan dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Pandangan Pakar Hukum Tata Negara

Pengamat hukum tata negara, Gugun El Guyanie, bersama advokat Denny Indrayana, memberikan pandangan kritis terkait sikap Gibran yang memilih tidak langsung mundur. Menurut keduanya, sikap tersebut berpotensi dicatat oleh sejarah dan publik sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan peradilan maupun konstitusi.

Kritik ini semakin mendapat momentum di tengah menguatnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tekanan politik di parlemen dikhawatirkan dapat memperkeruh situasi apabila polemik hukum dan administratif ini tidak segera diselesaikan secara tuntas.

Saran untuk Stabilitas Kepemimpinan

Di sisi lain, pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangan alternatif. Ia menyarankan agar Gibran memilih langkah mundur demi menjaga stabilitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Rocky, langkah tersebut dapat meredam ketegangan politik nasional serta memastikan fokus pemerintahan tetap terjaga dalam menjalankan program-program strategis negara tanpa gangguan turbulensi politik yang berkepanjangan.

Hingga berita ini diturunkan, dinamika politik di sekitar Istana Kepresidenan masih terus berkembang seiring dengan proses hukum yang sedang berjalan di PTUN serta respons dari berbagai fraksi di DPR.

Legislator Golkar Ikut Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Ijazah Gibran, Ahmad Doli: Itu Hak Konstitusional Perorangan

 

Legislator Golkar Ikut Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Gibran, Ahmad Doli: Itu Hak Konstitusional Perorangan

JAKARTA — Di tengah dinamika politik nasional yang kian menghangat, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengonfirmasi bahwa terdapat legislator dari partainya yang ikut membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Usulan ini berkaitan langsung dengan polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Kehadiran tanda tangan kader Golkar dalam dokumen usulan HMP ini kontan menarik perhatian publik, mengingat Partai Golkar merupakan bagian dari unsur koalisi pemerintahan.

Hak Konstitusional Melekat pada Individu

Menanggapi keterlibatan kadernya dalam pengusulan langkah konstitusional tersebut, Doli menegaskan bahwa tindakan para legislator tidak bisa serta-merta diartikan sebagai sikap resmi institusi fraksi. Menurutnya, usulan HMP di DPR merupakan hak konstitusional yang melekat pada masing-masing anggota legislator secara perorangan.

"Usulan Hak Menyatakan Pendapat ini adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap anggota legislator secara perorangan, dan bukan merupakan hak milik institusi fraksi partai," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa dinamika politik di parlemen kerap digerakkan oleh inisiatif personal anggota dewan dalam merespons aspirasi serta situasi hukum yang berkembang di masyarakat.

Tindak Lanjut Putusan Hukum MK dan MA

Langkah politis yang diambil oleh para legislator di DPR ini bukanlah tanpa dasar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengajuan HMP tersebut merupakan tindak lanjut atas perkembangan hukum terbaru yang dinilai sangat krusial oleh para wakil rakyat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan dokumen penyetaraan ijazah luar negeri Gibran Rakabuming Raka yang setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Temuan dari lembaga yudikatif tertinggi tersebut kemudian semakin diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

Putusan kasasi MA secara resmi membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Bagi para legislator pengusul, rentetan putusan hukum dari MK dan MA ini menjadi landasan hukum yang kuat dan tidak boleh diabaikan begitu saja oleh lembaga parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

PHIGMA Buka Pendidikan & Pelatihan Profesi Advokat Berkelanjutan: Cetak Penegak Hukum Berkualitas untuk Keadilan di Indonesia

 

PHIGMA Buka Pendidikan & Pelatihan Profesi Advokat Berkelanjutan: Cetak Penegak Hukum Berkualitas untuk Keadilan di Indonesia

RANGKASBITUNG — Organisasi Advokat Penasehat Hukum Independen Garda Utama (PHIGMA) secara resmi mengumumkan pembukaan program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat secara berkelanjutan. Langkah taktis ini diambil untuk menjaring sekaligus menggembleng talenta-talenta hukum baru yang siap mendedikasikan dirinya bagi keadilan di Indonesia.

Di tengah dinamika hukum nasional yang terus berkembang, kebutuhan akan praktisi hukum yang kompeten, berintegritas, dan siap pakai menjadi urgensi utama. Melalui program berkelanjutan ini, PHIGMA bertekad untuk menghadirkan pembinaan komprehensif bagi para calon penegak hukum di seluruh tanah air.

Empat Rumpun Program Spesifik Sesuai Orientasi Karier

Guna memastikan setiap peserta mendapatkan porsi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan lapangan dan orientasi kariernya, kurikulum diklat dikelompokkan ke dalam empat rumpun program spesifik:

1. Integrasi PKPA dan UPA (Rp3.500.000,-) Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dikombinasikan langsung dengan Ujian Profesi Advokat. Fokus utamanya adalah mematangkan penguasaan hukum acara serta teknik litigasi strategis di persidangan.

2. Pendidikan Paralegal Berbasis Komunitas (Rp200.000,-) Program intensif yang dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan advokasi non-litigasi, mediasi konflik dasar, dan pemahaman regulasi praktis. Program ini sangat cocok untuk aktivis sosial dan paralegal dengan biaya yang terjangkau.

3. Fasilitasi Sumpah Advokat Formal (Rp3.500.000,-) Layanan pengurusan berkas administrasi dan pendampingan resmi untuk prosesi pelantikan serta pengangkatan sumpah advokat yang sah di seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia.

4. Paket Bundling Terpadu / All-in-One (Rp5.500.000,-) Opsi paling efisien yang menyatukan seluruh tahapan krusial, mulai dari PKPA, kelulusan UPA, hingga pengurusan Sumpah Advokat. Program terpusat ini menawarkan jalur cepat dengan investasi yang jauh lebih hemat.

Informasi Pendaftaran dan Sekretariat

Bagi masyarakat, sarjana hukum, maupun pegiat sosial yang tertarik untuk bergabung dan mengembangkan kompetensi di bidang hukum, PHIGMA membuka akses pendaftaran seluas-luasnya melalui saluran resmi.

• Kontak Pusat Informasi (WhatsApp): 0813-9847-7540

• Kantor Sekretariat Utama: Jl. Siliwangi Kp. Pasir Ona Gg. IV RT.002 RW.010 No. 3, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Melalui penyelenggaraan program ini, PHIGMA berharap dapat terus melahirkan para profesional hukum yang handal, menjunjung tinggi etika profesi, serta berpihak pada keadilan masyarakat secara luas.