Wednesday, November 18, 2026

Eks Kapolsek Dompu Ipda Sarbani Dipecat Usai Hamili Tahanan Wanita di Ruang Reskrim


 

Eks Kapolsek Dompu Dipecat Usai Hamili Tahanan Wanita di Ruang Reskrim

MATARAM — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani. Pemecatan ini dilakukan setelah ia terbukti melakukan pelanggaran berat berupa persetubuhan berulang kali terhadap seorang tahanan perempuan berinisial DR yang terjerat kasus narkoba.

Keputusan tegas tersebut dikeluarkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) di Bidpropam Polda NTB pada Senin, 9 November 2026. Tidak hanya Ipda Sarbani, dua anggota kepolisian lainnya yakni Aiptu T dan Brigadir INAW turut dipecat dengan tidak hormat karena terbukti terlibat dalam persekongkolan, membiarkan pelanggaran, serta ikut mengonsumsi minuman keras di lingkungan markas kepolisian.

Kronologi dan Modus Operandi di Mapolsek

Berdasarkan hasil investigasi dan sidang etik, peristiwa tercela tersebut terjadi dalam rentang waktu Juli hingga Agustus 2026 di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Aksi bejat tersebut diawali dengan kegiatan mengonsumsi minuman keras bersama di lingkungan kantor kepolisian yang seharusnya menjadi tempat penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, Ipda Sarbani memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan polsek untuk menyetubuhi DR, seorang tahanan perempuan berstatus istri orang yang sedang ditahan atas kasus narkoba, secara berulang kali. Akibat perbuatan tersebut, korban DR diketahui hamil. Kasus ini semakin mencuat setelah terungkap adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan guna menutupi kehamilan hasil hubungan gelap di dalam sel tahanan tersebut.

Proses Hukum Pidana Berjalan

Kabid Humas Polda NTB menyatakan bahwa institusi kepolisian tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang mencoreng nama baik korps dan mengkhianati kepercayaan masyarakat. Sanksi PTDH dijatuhkan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas internal.

Kendati sanksi etik telah dijatuhkan melalui putusan KKEP pada awal November 2026, kasus ini tidak berhenti pada pemecatan administratif semata. Saat ini, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberdayaan Perempuan dan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTB telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan pidana. Para pelaku kini harus menghadapi proses hukum lanjutan di muka pengadilan umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan.

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026.

Dua Jenderal Polri Dipecat Terkait Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

 


Dua Jenderal Polri Dipecat Terkait Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Istana dan Publik Desak Bongkar Dalang Utama

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Pemecatan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ini menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kasus ini turut menyeret perwira tinggi lainnya, yakni mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, yang lebih dulu dipecat melalui sidang etik pada 10 November 2026. Kendati kedua jenderal bintang dua tersebut telah mengajukan banding, desakan publik dan pengamat agar pengusutan tuntas hingga ke aktor intelektual kian menguat.

Rincian Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso

Sidang kode etik yang melibatkan Irjen Eko Hadi berlangsung maraton selama kurang lebih sembilan jam. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa majelis sidang menetapkan dua putusan utama berdasarkan tingkat pelanggaran:

  • Sanksi Etika: Majelis KKEP menyatakan perbuatan Eko Hadi terbukti sebagai perbuatan tercela akibat menyalahgunakan akses serta perangkat teknologi kepolisian secara tidak profesional.

  • Sanksi Administratif: Majelis menjatuhkan vonis pemecatan atau PTDH dari dinas aktif Kepolisian Republik Indonesia.

  • Sikap Terduga Pelanggar: Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengungkapkan bahwa Eko Hadi sempat menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf. Meskipun demikian, ia tetap menyatakan akan mengajukan memori banding atas vonis tersebut.

Preseden Pemecatan Irjen Ahrie Sonta

Sebelum kasus Eko Hadi bergulir, Polri telah memecat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution pada Selasa (10/11/2026). Mantan ajudan Presiden Prabowo sekaligus Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri tersebut dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang serta perangkat teknologi milik institusi secara tidak profesional. Sama seperti Eko Hadi, Ahrie Sonta juga memilih menempuh jalur banding atas putusan PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

Beruntunnya sanksi pemecatan terhadap dua perwira tinggi ini menunjukkan keseriusan Polri dalam membersihkan internal dari pelanggaran berat, khususnya yang berkaitan dengan keamanan kepala negara.

Desakan Pengusutan hingga Pemberi Perintah

Di tengah proses banding yang ditempuh para terpidana etik, pengamat intelijen sekaligus mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, memberikan catatan kritis. Ia menegaskan bahwa pangkat tinggi dan pengaruh tidak boleh dijadikan tameng hukum untuk melindungi pihak-pihak tertentu.

Sri Radjasa mendesak agar penegakan sanksi PTDH maupun proses pidana tidak boleh berhenti hanya pada perwira pelaksana di lapangan, seperti Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta. Aparat penegak hukum diminta untuk membongkar jaringan secara menyeluruh dan menyeret siapa saja yang terlibat, hingga tuntas kepada pemberi perintah utama dalam skandal penyadapan ini.

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026.

Operasi Zebra 2026 Resmi Digelar-13 Pelanggaran Ini Jadi Sasaran Utama Polisi

 


Operasi Zebra 2026 Resmi Digelar Serentak: 13 Pelanggaran Ini Jadi Sasaran Utama Polisi

JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama seluruh jajaran polda setempat resmi menggelar Operasi Zebra 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi kepolisian berskala nasional ini berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai Senin, 16 November 2026, hingga Minggu, 29 November 2026.

Pelaksanaan Operasi Zebra tahun ini bertujuan utama untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Selain itu, razia massal ini juga menjadi langkah awal persiapan strategis dalam rangka pengamanan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Fokus Penegakan Hukum dan 13 Sasaran Prioritas

Dalam arahannya, pimpinan Polri menegaskan bahwa prinsip utama penegakan hukum harus senantiasa bermuara pada perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, operasi lalu lintas ini tidak boleh bersifat represif semata, melainkan wajib mengedepankan pendekatan yang humanis, edukatif, persuasif, serta preemtif dan preventif.

Meskipun mengutamakan edukasi, petugas di lapangan tetap akan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelanggar lalu lintas. Penindakan dilakukan melalui sistem tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement / ETLE) statis maupun mobile, serta tilang manual untuk pelanggaran tertentu yang berpotensi tinggi memicu kecelakaan fatal.

Berdasarkan data Korlantas Polri, terdapat 13 sasaran prioritas pelanggaran lalu lintas yang menjadi target utama penertiban dalam Operasi Zebra 2026, antara lain:

  1. Melawan arus lalu lintas.

  2. Menerobos lampu merah.

  3. Berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor.

  4. Menggunakan ponsel saat berkendara.

  5. Tidak menggunakan helm berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia).

  6. Tidak memakai sabuk pengaman (seat belt) bagi pengemudi roda empat atau lebih.

  7. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan.

  8. Menerobos jalur khusus busway.

  9. Menggunakan pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai spesifikasi.

  10. Melanggar marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas.

  11. Melakukan parkir sembarangan yang mengganggu arus lalu lintas.

  12. Menggunakan knalpot tidak standar atau bising (knalpot brong).

  13. Mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis jalan raya.

Imbauan untuk Pengguna Jalan

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, operasi ini dikenal dengan sandi Operasi Zebra Jaya 2026, yang melibatkan ribuan personel gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, hingga TNI. Titik-titik razia dan patroli difokuskan pada kawasan rawan kemacetan, lokasi rawan pelanggaran, serta area yang sering menjadi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Masyarakat dan para pengguna jalan diimbau untuk selalu melengkapi surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), memastikan kelaikan teknis kendaraan, serta senantiasa mematuhi segala aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026.

Tuesday, November 17, 2026

Panduan Lengkap Kartu Lansia Jakarta (KLJ)

 


Panduan Lengkap Kartu Lansia Jakarta (KLJ): Syarat, Cara Cek NIK via SILADU, dan Mekanisme Pencairan Bantuan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk memenuhi kebutuhan dasar warga lanjut usia dari keluarga prasejahtera. Setiap penerima manfaat berhak mendapatkan dana bantuan sebesar Rp300.000 per bulan melalui rekening Bank DKI, lengkap dengan fasilitas pendukung berupa akses naik Transjakarta gratis dan layanan pangan bersubsidi.

Kriteria dan Syarat Penerima KLJ

Penyaluran bantuan ini tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh warga lanjut usia, melainkan mengacu pada pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta verifikasi berkala. Calon penerima wajib memenuhi syarat utama berikut:

  • Usia Minimal 60 Tahun: Warga lanjut usia yang telah berumur 60 tahun ke atas.

  • Kependudukan DKI Jakarta: Wajib memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) Provinsi DKI Jakarta serta berdomisili di wilayah Jakarta.

  • Terdaftar di Basis Data Sosial: Nama lansia tercantum dalam basis data bantuan sosial pemerintah yang berlaku dan lolos verifikasi Pusdatin Kesos.

  • Bukan Pensiunan Aparatur Negara: Penerima dipastikan bukan merupakan pensiunan PNS, TNI, maupun POLRI.

Cara Cek Status Penerima Secara Daring

Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan bantuan sosial secara mandiri melalui layanan resmi Dinas Sosial DKI Jakarta:

  1. Akses Layanan SILADU: Buka laman resmi SILADU DKI Jakarta melalui peramban di ponsel atau komputer. https://siladu.jakarta.go.id/

  2. Masukkan Data NIK: Pilih menu pengecekan status bantuan sosial, lalu ketikkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) lansia sesuai KTP.

  3. Periksa Hasil Pencarian: Sistem akan menampilkan informasi apakah NIK tersebut terdaftar sebagai penerima manfaat aktif atau masih dalam proses pendataan.

Mekanisme Pengambilan Kartu dan Pencairan

Bagi peserta baru yang dinyatakan lolos verifikasi, kartu ATM akan dibagikan melalui undangan resmi dari pengurus wilayah setempat tanpa dipungut biaya apa pun.

  • Dokumen yang Wajib Dibawa: Membawa KTP serta Kartu Keluarga (KK) asli beserta fotokopinya saat jadwal distribusi kartu ATM.

  • Ketentuan Perwakilan: Jika lansia berhalangan hadir karena kondisi kesehatan atau kendala fisik, pengambilan dapat diwakilkan oleh pihak keluarga atau pendamping dengan melampirkan surat kuasa tertulis.

  • Batas Pemanggilan: Undangan pengambilan kartu ATM dilakukan maksimal sebanyak dua kali. Status kepesertaan akan dianggap gagal distribusi jika peserta tidak hadir.

  • Layanan Pengaduan: Kendala terkait pencairan atau pembaruan data dapat dilaporkan melalui halaman Pengaduan SILADU Jakarta atau dikonsultasikan langsung dengan petugas Pusdatin Kesos di kantor kelurahan setempat.

Monday, November 16, 2026

Benarkah Chat di Grup Media Sosial Menghilangkan Mens Rea Pemerasan?


 

Kupas Tuntas Hukum: Benarkah Chat di Grup Media Sosial Menghilangkan Mens Rea Pemerasan?

Aksi pemerasan atau ancaman yang dilakukan melalui pesan di grup media sosial tidak serta-merta menggugurkan unsur mens rea (niat jahat) pelakunya. Sistem hukum pidana di Indonesia menilai niat jahat berdasarkan perbuatan nyata dan sikap batin individu, bukan berdasarkan medium atau platform digital yang digunakan.

1. Mens Rea Bersifat Individual dan Kasuistis

Dalam asas hukum pidana umum maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindakan apa pun di platform digital—seperti WhatsApp, Telegram, atau Facebook—tetap dapat dipidana jika memenuhi unsur actus reus (perbuatan) dan mens rea (niat jahat).

Jika seseorang secara sengaja mengirimkan ancaman di grup, misalnya memaksa korban menyerahkan sejumlah uang di bawah ancaman penyebaran foto pribadi, maka mens rea pemerasan terpenuhi secara nyata. Sebaliknya, respons spontan akibat kekesalan (seperti adu argumen saat penagihan utang) dapat dinilai berbeda oleh hakim secara kasus per kasus (case-by-case). Namun, hal tersebut tidak berarti chat grup otomatis bebas dari jerat hukum pemerasan.

2. Grup Media Sosial Dikategorikan sebagai "Ruang Publik"

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi serta dinamika hukum modern, grup media sosial yang memiliki banyak anggota tidak lagi dipandang sebagai ranah privat. Ruang obrolan kelompok ini telah masuk dalam perluasan ruang publik. Akibatnya, segala bentuk ancaman, tekanan, atau pencemaran nama baik di dalam grup chat memiliki risiko hukum yang setara beratnya dengan tindakan di ruang publik terbuka.

3. Dasar Hukum Pemerasan Digital

Apabila unsur pemerasan terbukti terpenuhi dalam interaksi digital, aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku menggunakan payung hukum yang berlaku, di antaranya:

  • Pasal 27B ayat (1) UU ITE terbaru: Mengatur tentang pendistribusian informasi atau dokumen elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melalui ancaman.

  • Pasal 368 KUHP / Pasal 449 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Mengatur tentang delik pokok pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dengan konstruksi hukum ini, masyarakat diimbau untuk senantiasa menjaga etika dan kehati-hatian dalam berinteraksi di ruang digital. Jejak percakapan dan niat tersembunyi di balik layar tetap dapat diuji secara objektif di hadapan hukum.

Baca Juga

Sunday, November 15, 2026

Pasal Pidana Polisi Gadungan yang memeras Korban dengan Modus Narkoba,

 


Awas Polisi Gadungan! Peras Korban dengan Modus Narkoba, Pelaku Terancam 9 Tahun Penjara di Bawah KUHP Nasional

Kasus pemerasan dengan modus penyamaran sebagai aparat penegak hukum, hususnya mengaku sebagai anggota Bareskrim Polri untuk menjebak korban dalam kasus narkoba kian meresahkan masyarakat. Berdasarkan ketentuan hukum terbaru yang berlaku di Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang resmi berlaku penuh sejak Januari 2026, pelaku kejahatan ini diancam dengan pasal berlapis dengan hukuman penjara hingga 9 tahun.

Ancaman hukuman ini dibedakan secara tegas berdasarkan status pelaku, apakah merupakan warga sipil (polisi gadungan) atau oknum anggota Polri aktif.

1. Jika Pelaku adalah Warga Sipil (Polisi Gadungan)

Bagi pelaku penyamaran yang melakukan pemerasan dengan tuduhan narkoba, kombinasi pasal dalam KUHP Nasional siap menjerat dengan sanksi berat:

  • Pemerasan (Pasal 482): Ancaman kekerasan atau paksaan untuk menyerahkan barang atau uang dipidana penjara paling lama 9 tahun.

  • Pengancaman (Pasal 483): Ancaman pencemaran nama baik diancam penjara maksimal 4 tahun atau denda Kategori IV (sebesar Rp200 juta).

  • Penipuan & Identitas Palsu (Pasal 492): Mengaku sebagai aparat penegak hukum dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda Kategori V (sebesar Rp500 juta).

  • Pemalsuan Atribut (Pasal 391): Penggunaan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau surat tugas palsu diancam penjara maksimal 6 tahun.

2. Jika Pelaku adalah Oknum Anggota Polri Aktif

Hukuman yang jauh lebih berat diterapkan apabila pelaku merupakan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang jabatannya:

  • Pemerasan dalam Jabatan (Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001): Diancam pidana penjara antara 4 hingga 20 tahun (atau seumur hidup) serta denda hingga Rp1 miliar.

  • Pemberatan Pidana (Pasal 58 & 59 UU No. 1 Tahun 2023): Ancaman pidana umum bagi aparat dapat ditambah sepertiga (1/3).

  • Sanksi Etik: Berdasarkan Perpol No. 7 Tahun 2022, pelaku terancam sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi kepolisian.

3. Implikasi Hukum "Jebakan Narkoba"

Terkait praktik kotor penyelipan barang bukti atau penjebakan, hukum memberikan batasan yang jelas guna melindungi masyarakat:

  • Jeratan pada Pelaku: Pelaku yang sengaja membawa atau menyelipkan barang bukti dapat dijerat dengan Pasal 609 UU No. 1 Tahun 2023 atau ketentuan dalam UU Narkotika.

  • Perlindungan Korban: Korban yang terbukti tidak memiliki niat jahat (mens rea) dan terbukti dijebak tidak dapat dipidana atas kepemilikan narkotika tersebut.

4. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Korban

Jika Anda atau orang terdekat menghadapi situasi serupa, berikut adalah langkah cepat yang harus diambil:

  1. Amankan Bukti: Simpan seluruh rekaman percakapan, tangkapan layar ancaman, bukti transfer, nomor rekening pelaku, pelat nomor kendaraan, atau rekaman CCTV di lokasi kejadian.

  2. Verifikasi Identitas: Petugas resmi wajib menunjukkan surat perintah tugas yang sah serta KTA asli, dan tidak pernah meminta uang penyelesaian di luar prosedur resmi kepolisian.

  3. Segera Melapor: Buat laporan resmi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terdekat, hubungi Call Center Polri 110, atau laporkan langsung ke Divisi Propam Polri jika pelaku teridentifikasi sebagai oknum aparat.

Saran 

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, kritis terhadap prosedur penegakan hukum di lapangan, dan tidak ragu melaporkan segala bentuk pemerasan maupun penyamaran demi menciptakan keadilan dan keamanan bersama.

Baca Juga

Saturday, November 14, 2026

Anggota LBH Phigma Medan Mariyus Jalani Perawatan Intensif Usai Operasi 3,5 Jam



Anggota LBH Phigma Medan Mariyus Jalani Perawatan Intensif Usai Operasi 3,5 Jam, Polisi Tahan Pelaku dan Kembangkan Kasus

MEDAN — Mariyus, seorang anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Phigma Medan, saat ini tengah menjalani perawatan medis intensif oleh tim dokter setelah selesai melewati operasi selama 3,5 jam pada Sabtu, 14 November 2026. Penyerangan ini memicu perhatian serius dari aparat penegak hukum yang bergerak cepat mengamankan pelaku.

Kepolisian Resor Medan menyatakan bahwa tersangka pelaku penganiayaan telah berhasil ditahan. Bersamaan dengan penangkapan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti krusial dari tangan pelaku, yakni satu unit telepon seluler (HP) dan senjata tajam (sajam). Untuk sementara, tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan berat serta Undang-Undang Darurat.

Kendati demikian, pihak kepolisian membuka peluang untuk memperberat jeratan hukum terhadap tersangka. Dalam pengembangan kasus ini, penyidik berpotensi menerapkan pasal percobaan pembunuhan berencana. Indikasi tersebut muncul karena berdasarkan temuan awal, tersangka diduga telah secara sengaja mengincar keberadaan Bang Mariyus dan membawa senjata tajam di saku celananya saat kejadian.

Selain memproses pelaku utama, Kepolisian Medan saat ini tengah mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Penyelidikan difokuskan untuk menelusuri apakah ada pihak-pihak lain yang turut membantu, merencanakan, atau memfasilitasi tindakan kriminal tersebut.

Kasus penyerangan terhadap aktivis bantuan hukum ini terus dikawal oleh rekan-rekan sejawat dan masyarakat. Aparat kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas motif serta jaringan di balik insiden kekerasan ini demi tegaknya kebenaran dan keadilan hukum.

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026