Saturday, November 14, 2026

Bareskrim Polri Usut Laporan Dugaan Pemalsuan Surat Pencalonan Gibran Rakabuming Raka


Bareskrim Polri Usut Laporan Dugaan Pemalsuan Surat Pencalonan Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA — Proses hukum terkait keabsahan dokumen persyaratan administrasi dalam Pemilu 2024 kembali mencuri perhatian publik. Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) bersama organisasi Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat) secara resmi melaporkan Gibran Rakabuming Raka ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 3 Oktober 2026.

Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau penggunaan surat dengan keterangan tidak benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP. Objek utama dari pelaporan ini adalah dokumen surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Grade 12 UTS yang disetarakan dengan jenjang SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan, yang sebelumnya digunakan sebagai syarat pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada kontestasi Pemilu 2024.

Dalam laporan ini, pihak pelapor diwakili oleh D. Samsudin dari unsur ARM serta Regas dan Riyadi dari unsur Pejabat, dengan didampingi tim kuasa hukum yang diketuai oleh Ahmad Khozinudin dari Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa. Pihak terlapor tidak hanya mencakup Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga pihak instansi atau lembaga yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut—yang dahulu berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Seiring berjalannya waktu, penanganan perkara ini menunjukkan perkembangan di tingkat penyidikan Bareskrim Polri. Sejumlah pihak pelapor, yakni Samsudin dan Riyadi, telah dipanggil untuk dimintai keterangan awal oleh penyidik. Selain itu, penyidik juga telah mendengarkan keterangan dari saksi kunci, termasuk pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, guna memperjelas duduk perkara dugaan penyimpangan administrasi dan hukum dalam dokumen tersebut.

Sebagai penguatan langkah hukum, tim kuasa hukum pelapor juga telah menyerahkan tambahan alat bukti kepada penyidik Bareskrim Polri. Salah satu instrumen penting yang dilampirkan dalam penambahan alat bukti tersebut adalah salinan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang diharapkan dapat memperkuat konstruksi hukum dan mempercepat proses penyelidikan kasus ini secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026

No comments: