DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Gibran, Ditandatangani 50 Anggota

 

DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Gibran, Ditandatangani 50 Anggota

JAKARTA — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menerima dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026. Usulan ini digulirkan oleh puluhan anggota parlemen lintas fraksi menyusul putusan hukum dari Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima laporan dan dokumen usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa lembaga legislatif akan menindaklanjuti pengajuan ini sesuai dengan mekanisme serta konstitusi yang berlaku setelah masa sidang resmi dibuka.

Berdasarkan keterangan anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dokumen usulan HMP tersebut ditandatangani oleh sekitar 50 anggota DPR dari berbagai fraksi, termasuk 12 orang di antaranya berasal dari Fraksi PKS. Penyerahan dokumen itu dilakukan secara langsung kepada meja pimpinan dewan pada siang hari.

Usulan penggunaan HMP ini mengemuka pasca terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan dan menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.

Dari sisi aturan perundang-undangan, mekanisme konstitusional pengajuan HMP telah diatur secara jelas dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Beleid tersebut menyebutkan bahwa Hak Menyatakan Pendapat dapat diproses apabila diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR.

Kendati demikian, jalan panjang masih harus ditempuh sebelum usulan ini disahkan secara paripurna. Jika nantinya usulan tersebut disepakati dalam tahapan di dewan dan berlanjut ke Rapat Paripurna DPR, pengesahannya memerlukan kuorum khusus, yakni kehadiran minimal dua per tiga (2/3) dari total keseluruhan jumlah anggota DPR RI.

Hingga kini, publik dan berbagai kalangan politisi masih menantikan langkah lanjutan dari pimpinan dewan serta dinamika politik antar-fraksi di Senayan dalam menyikapi proses konstitusional terkait polemik status ijazah wakil presiden tersebut.