Saturday, November 14, 2026

Listyo Sigit Prabowo Segera Jalani Sidang KKEP Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal

Eks Kapolri Jenderal  Listyo Sigit Prabowo Segera Jalani Sidang KKEP Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal

Jakarta, Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dipastikan bakal segera menghadapi sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Sidang etik ini digelar menyusul serangkaian proses pemeriksaan lanjutan yang intensif di Bareskrim Polri terkait dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan mekanisme yang berlaku, susunan majelis komisi yang akan memimpin jalannya sidang etik terhadap Listyo Sigit akan ditentukan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Tegaskan Tidak Ada Impunitas

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa institusi kepolisian menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam mengusut tuntas perkara ini. Ia memastikan bahwa tidak ada bentuk perlakuan istimewa maupun impunitas, baik bagi Listyo Sigit maupun pihak-pihak lain yang terbukti terlibat.

Pernyataan ini sekaligus menjadi komitmen Korps Bhayangkara untuk memproses segala bentuk pelanggaran hukum dan kode etik secara objektif tanpa pandang bulu, terlepas dari latar belakang jabatan pihak yang bersangkutan.

Daftar Perwira Tinggi yang Ditetapkan Tersangka

Dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal ini, Listyo Sigit telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia terseret bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya yang turut dijerat dalam perkara serupa.

Berikut adalah daftar perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka:

  • Jenderal  Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri)

  • Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (sebelumnya telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH)

  • Irjen Pol. Eko Hadi Santoso

  • Irjen Pol. Slamet Uliandi

Langkah tegas melalui sidang KKEP ini menjadi bagian penting dari penegakan disiplin internal Polri guna menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026

No comments: