Gibran Tak Masuk Target Penyadapan, Jimly dan Guntur Romli Ungkap Analisis Politik Berbeda

 

Gibran Tak Masuk Target Penyadapan, Jimly dan Guntur Romli Ungkap Analisis Politik Berbeda

JAKARTA — Tidak masuknya nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam daftar pejabat yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal menuai sorotan publik. Kasus yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal  Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan ini memicu perdebatan di kalangan pengamat dan politisi, mulai dari analisis soal tingkat urgensi pengawasan hingga dugaan adanya motif politik di balik operasi senyap tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, nama sejumlah pejabat strategis disebut-sebut masuk dalam daftar target penyadapan. Namun, Gibran dipastikan nihil dari daftar tersebut. Hal ini kemudian melahirkan dua sudut pandang berbeda dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan politisi Guntur Romli.

Perspektif Jimly Asshiddiqie: Faktor "Tidak Dianggap Penting"

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, memberikan pandangan rasional sekaligus reflektif terkait absennya nama Gibran dalam daftar target penyadapan ilegal tersebut.

Menurut Jimly, tidak masuknya Gibran bisa jadi karena yang bersangkutan tidak dianggap penting atau menjadi prioritas oleh pihak yang melakukan pemantauan saat itu. Jimly bahkan menganalogikan situasi tersebut dengan pengalamannya sendiri.

"Saya juga sudah memeriksa daftar nomor telepon yang diduga disadap, dan mendapati nomor saya aman," ujar Jimly saat hadir sebagai narasumber dalam program talkshow ROSI di Kompas TV, Jakarta, Kamis (6/11/2026).

Bagi Jimly, dalam dinamika operasi pengawasan atau intelijen, tidak semua figur pemegang kekuasaan serta-merta menjadi target jika tidak memiliki urgensi strategis tertentu menurut pandangan para pelaku.

Sorotan Guntur Romli: Kecurigaan Motif Politik dan Keterlibatan Eks Presiden

Di sisi lain, respons berbeda datang dari politisi Guntur Romli. Ia melihat absennya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari daftar sasaran bukan sekadar faktor teknis, melainkan sebuah indikasi yang patut dicurigai secara politik.

Berdasarkan asumsi tersebut, Guntur Romli mencurigai adanya motif politik kelompok tertentu di balik jaringan penyadapan ilegal ini. Ia secara terbuka menduga bahwa tindakan yang menyeret mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, bersama tersangka lainnya—termasuk Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution—digerakkan atas perintah atau skenario tertentu dari mantan Presiden Joko Widodo.

Dugaan ini langsung melempar wacana baru ke ruang publik mengenai relasi kekuasaan, peta kepentingan politik, serta arah investigasi lanjutan yang sedang ditangani oleh penegak hukum terhadap para tersangka.

Pengembangan Kasus dan Implikasi Politik

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama-nama petinggi dan perwira tinggi kepolisian ini terus bergulir di tengah masyarakat. Keterlibatan figur-figur penting dalam pusaran perkara menjadikan dinamika politik nasional kian menghangat pada awal November 2026 ini.

Publik kini menantikan langkah transparan dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas motif di balik operasi penyadapan tersebut, sekaligus memvalidasi sejauh mana kebenaran dari berbagai spekulasi politik yang berkembang di balik layar kekuasaan.